WASPADA JARINGAN TERORISME DI LINGKUNGAN ANDA

 

Pencegahan Masuknya Paham Radikalisme Di Kalangan Generasi Muda

Pencegahan Masuknya Paham Radikalisme Di Kalangan Generasi Muda

“Jangan sampai anak-anak muda terpengaruh dengan paham-paham radikal karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara tapi juga bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan pemuda. Apalagi penyebaran paham radikalisme saat ini sangat marak disebarkan melalui media sosial dengan sasarannya adalah anak-anak muda,"

Selanjutnya upaya mencegah paham radikalisme, diantara upaya tersebut adalah:

1. Membentuk Team Cyber Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba
2. Mereview Kegiatan/Program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan Kegiatan Anti-Radikalisme.
3. Mensosialisasikan ajaran Agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta Tanah Air dan bela Negara serta ajaran agama yang Rahmatan Lil’alamin
4. Memberdayakan peran Penyuluh Agama Fungsional/Penyuluh Non-PNS, Muballigh, Penceramah dan KUA Kecamatan dalam upaya pencegahan paham Radikalisme
5. Memberdayakan Lembaga Pendidikan Agama Formal (RA/BA, MI, MTs dan MA) maupun Lembaga Pendidikan Agama Non-Formal (TKQ, TPQ, DTA dan Pondok Pesantren) dalam upaya Pencegahan Paham Radikalisme kepada Santri/Siswa
6. Pembinaan Agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui Guru Pendidikan Agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.
7. Menjalin hubungan koordinatif dengan Lembaga/Ormas Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu dalam upaya mencegah Paham Radikalisme
8. Bermitra dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan FKUB dalam Mewujudkan Tri Kerukunan Agama.
9. Melakukan penanggulangan paham Radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat.
10. Melakukan pemulihan paham Radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya,  terhadap eks-NAPI teroris. 

 

PENANGGULANGAN TERORISME/RADIKALISME DAN INTOLERANSI

Humas membentuk opini publik dengan lebih mengarah ke rasio daripada emosi dan naluri (insting), tugas dari humas adalah mengembangkan opini yang rasional, bukan yang bersifat emosional, terhadap isu yang kontroversial ,Saat membentuk atau mengubah opini publik tentang isu kontroversial, humas dapat menyajikan informasi yang relevan sehingga opini publik yang timbul adalah produk dari pengetahuan dan pemillihan atas dasar pertimbangan rasional.

Dalam bab Dinamika Opini Publik, humas dapat mengembangkan pola rasional dalam merespon opini publik dengan cara:

1. Memberi publik lebih banyak keterangan atau penjelasan (berupa laporan, gambar, foto) untuk menanggapi isu yang kontroversial;
2. Memberi perhatian yang lebih besar pada individu-individu sebagai kelompok yang menghadapi isu kontroversial

Pembahasan opini publik merupakan hal yang cukup mendasar bagi pekerjaan di bidang kehumasan. Rhenald Kasali (2000) menyebutkan bahwa organisasi di manapun tidak akan lepas dari munculnya opini di masyarakat, karena sifat komunikasi yang dilakukan menyangkut manusia yang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Apalagi jika organisasi berhadapan dengan publik yang memiliki kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga praktisi kehumasan diharapkan dapat memahami opini yang sedang berkembang di masyarakat, apalagi jika berkaitan dengan organisasinya.

Opini publik tidak terbentuk begitu saja, ada proses yang dipengaruhi berbagai macam faktor. Ketika sebuah isu yang diyakini sekelompok kecil individu berkembang dan disebarluaskan kepada kelompok yang lebih luas akan membuat masyarakat yang awalnya tidak terpengaruh pada isu tersebut menjadi lebih peduli. Apalagi jika diperkuat dengan paparan informasi lain secara berkesinambungan, opini publik ini akan meluas dan diyakini oleh banyak orang yang awalnya tidak mendukung. Sikap dan opini masyarakat tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh berita tunggal yang dikeluarkan pada hari itu, melainkan oleh berita-berita yang muncul dan beredar dalam beberapa tahun belakangan secara berkesinambungan (Kasali, 2000).

Salah satu contoh kasus tentang opini publik yang dihadapi oleh humas pemerintah adalah terkait isu legalisasi ganja. Selama ini, narkotika dianggap sebagai zat adiktif yang berbahaya untuk dikonsumsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggapan ini diyakini oleh masyarakat secara umum. Namun berkembangnya media digital dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menggeser opini publik bahwa zat tertentu seperti ganja dapat dilegalkan karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Adanya kelompok pressure group yang pro legalisasi ganja menyuarakan aktivisme gerakan bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui opini publik yang berkembang. Tujuannya adalah mengubah regulasi terkait ganja agar dapat legal digunakan jika ada kepentingan medis.